Jokowi Mau Setop Ekspor Harta Karun Ini, Pengusaha Buka Suara

DISCLAIMER

Artikel ini merupakan salinan dari berita-berita terkait HIPKI dan disediakan sebagai sumber informasi tentang perkembangan terbaru HIPKI. Kami mendorong pembaca untuk mengunjungi sumber asli untuk informasi lebih lanjut dan verifikasi. Semua hak cipta tetap milik pemilik asli berita/artikel/tulisan.

Jakarta, CNBC Indonesia | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah berencana untuk segera melarang ekspor pasir kuarsa. Bukan tanpa alasan, rencana penghentian ekspor pasir kuarsa ini guna mendorong hilirisasi di Tanah Air.

Presiden Jokowi menyebut, turunan produk pasir kuarsa/silika bisa mencapai 60 ribu. Oleh karena itu, bila diolah di dalam negeri, bisa bernilai tambah besar bagi negara ini.

“2027 ekosistem EV harus tuntas. Semua hilirisasi, termasuk pasir silika, juga akan kita larang ekspor. Kalau pasir silika ini saya sudah hitung turunannya ada 60 ribu, ada nilai tambah yang besar,” ungkap Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Lantas, bagaimana respons pengusaha pasir kuarsa atas rencana pelarangan ekspor tersebut?

Advisory Boarding Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI) Rezki Syahrir mengatakan bahwa pihaknya mendukung apapun langkah yang akan diambil oleh pemerintah, termasuk jika nantinya ekspor pasir kuarsa akan dihentikan.

“Kami secara prinsip, kita anak bangsa selalu mendorong adanya setiap upaya atau langkah yang dibentuk pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam, dalam konteks ini adalah pasir kuarsa,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program ‘Mining Zone’, dikutip Rabu (9/8/2023).

Namun, Rezki menekankan bahwa penyetopan ekspor pasir kuarsa tidak bisa serta merta dilakukan tanpa persiapan. Rezki mengungkapkan diperlukan adanya strategi yang matang sebelum akhirnya Indonesia mau menyetop ekspor pasir kuarsa.

Dia menekankan bahwa kebijakan tersebut bisa berdampak bagi internal Indonesia maupun secara eksternal.

“Memang dalam proses itu diperlukan strategi atau langkah-langkah yang tepat sesuai dengan karakteristik pasir kuarsa ini bukan hanya di Indonesia, tapi dalam konteks global bagaimanapun kebijakan ini berdampak internal negara kita dan eksternal komoditas pasir kuarsa dan turunan secara global,” tegasnya.

Di lain sisi, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Minerba, Arya Rizqi Darsono menyebutkan bahwa sumber daya dan cadangan pasir kuarsa dalam negeri terhitung sangat besar.

Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Indonesia tahun 2020, Indonesia menyimpan sumber daya pasir kuarsa hingga 2,1 miliar ton dan cadangan sebesar 330 juta ton.

Dengan begitu, dia menilai rencana pelarangan ekspor pasir kuarsa harus diikuti oleh kesiapan industri dalam negeri yang mampu menyerap keseluruhan produksi. Dia mengatakan, saat ini Indonesia belum siap dalam menyerap keseluruhan produksi pasir kuarsa dalam negeri.

“Kita lihat market kita sendiri belum siap menerima semua kalau misal dilakukan pelarangan ekspor kan yang bisa nerima selama ini industri yang bisa nerima pasir kuarsa adalah untuk jadi bahan campuran semen dan untuk bata putih atau bata ringan dan bata tahan api. Tapi ini domestik belum siap menerima semua,” paparnya dalam kesempatan yang sama.

Dengan begitu, sampai semua industri dalam negeri bisa menyerap produksi pasir kuarsa, maka pelarangan ekspor baru bisa dilakukan. Dia menekankan bahwa Indonesia bukan pemain utama pasir kuarsa. Indonesia menempati posisi 8 negara dengan cadangan pasir kuarsa.

“Jangan sekarang, karena apa, ingat lho Indonesia bukan pionir pasir pertama di dunia, ke-8. Beda kalau nikel nomor 1,” ungkapnya.

Dia menilai, jika Indonesia terburu-buru dalam melakukan pelarangan ekspor, maka bisa jadi negara lain yang justru menikmati keuntungannya.

“Kalau dilakukan larangan ekspor, menurut saya yang akan menikmati hasilnya itu luar negeri, Malaysia dan Filipina, karena kita belum siap nyerap,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan larangan ekspor pasir kuarsa saat ini masih sebatas wacana. Namun, pemerintah tengah mengkaji kebutuhan pasir kuarsa untuk bahan baku komponen produksi panel surya itu.

“Itu masih wacana, tapi kita melihat ketersediaan sumber potensi kita hitung misalnya 1 meter persegi Solar PV memakai berapa kilo sebagai silika sampai kemudian di-convert,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM.

Di sisi lain, pemerintah sendiri menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2060 mencapai 700 Giga Watt (GW). Sementara, dari kapasitas tersebut mayoritas Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendominasi dengan kapasitas sebesar 400 GW.

“Indonesia kan tadi dibilang punya rencana sampai 2060 300-400 GW, nah cukup apa enggak. Tapi yang pertama kita harus upayakan bangun dulu manufacturing facilities-nya, tapi kan sekarang ini kita juga pasir sekilo berapa? murah kan? kalau bikin Solar PV itu berapa, mahal kan, nah itu yang harus kita pertimbangkan ke depan,” ujar Arifin.

NEWS – Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

Sumber : CNBC Indonesia , tayang pada tanggal 9 Agustus 2023 – Pkl. 13:50 wib